UU Nomor 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik
Dasar utama hak masyarakat memperoleh informasi dari badan publik.
PPID
Layanan informasi publik Badan Cadangan Nasional di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Tentang PPID
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mewajibkan setiap badan publik menunjuk PPID, yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik tersebut.
BACADNAS berada di lingkungan Kementerian Pertahanan, sehingga layanan informasi publiknya mengikuti ketentuan PPID Kementerian Pertahanan. Informasi tentang penyelenggaraan pertahanan negara tetap melalui klasifikasi: yang terbuka dapat diakses publik, sedangkan yang dikecualikan mengikuti ketentuan undang-undang.
Hak Anda sebagai pemohon
- Mengajukan permohonan informasi tanpa harus menyebut alasan pribadi yang berlebihan.
- Menerima tanggapan tertulis dalam batas waktu yang ditetapkan undang-undang.
- Mengajukan keberatan dan sengketa jika permohonan ditolak atau tidak ditanggapi.
Dasar hukum
Regulasi yang menjadi acuan layanan informasi publik dan pembentukan Komponen Cadangan.
UU Nomor 25 Tahun 2009
Pelayanan Publik
Mengatur standar pelayanan, termasuk layanan informasi kepada masyarakat.
PP Nomor 61 Tahun 2010
Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik
Aturan teknis pengelolaan dan pelayanan informasi di badan publik.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
Standar Layanan Informasi Publik
Standar layanan permohonan informasi, keberatan, dan pengelolaan PPID.
UU Nomor 23 Tahun 2019
Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
Landasan hukum pembentukan Komponen Cadangan.
PP Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019
Mengatur pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Komponen Cadangan.
Persekjen Kemhan Nomor 02 Tahun 2015
SOP Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Prosedur operasional layanan informasi publik di Kemhan.
Struktur PPID
Pengelolaan informasi dilaksanakan oleh PPID Kepala dan PPID Pelaksana di Kementerian Pertahanan.
Atasan PPID
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
Memberi persetujuan atas layanan informasi dan memproses keberatan pemohon.
PPID Kepala
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setjen Kemhan
Mengoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.
PPID Pelaksana
Satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan
Mengelola dan menyediakan informasi publik sesuai bidang tugas satuan kerja masing-masing.
Jenis informasi publik
Klasifikasi informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Informasi berkala
Pasal 9 UU 14/2008Wajib diumumkan secara rutin: profil badan publik, ringkasan program dan kegiatan, laporan keuangan, serta laporan akses informasi publik.
Informasi serta merta
Pasal 10 UU 14/2008Wajib diumumkan segera tanpa menunggu permintaan, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
Informasi setiap saat
Pasal 11 UU 14/2008Wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses publik, seperti daftar informasi publik, peraturan, keputusan, dan kebijakan.
Informasi dikecualikan
Pasal 17 UU 14/2008Tidak dapat diberikan karena dapat membahayakan kepentingan negara, termasuk informasi yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara, setelah melalui uji konsekuensi.
Alur permohonan informasi
Berlaku untuk permohonan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertahanan, termasuk BACADNAS.
- 1
Ajukan permohonan
Sampaikan melalui laman ppid.kemhan.go.id atau datang langsung ke desk informasi publik dan isi Formulir Permohonan Informasi Pertahanan.
- 2
Lengkapi identitas dan tujuan
Cantumkan nama, alamat, identitas pemohon, informasi yang diminta, tujuan penggunaan, dan cara memperoleh informasi.
- 3
Terima tanda bukti
Permohonan dicatat dalam buku registrasi dan pemohon menerima bukti pendaftaran.
- 4
Tunggu tanggapan tertulis
PPID memberi tanggapan paling lambat 10 hari kerja. Waktu dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja dengan alasan tertulis.
- 5
Terima informasi atau penolakan
Informasi diserahkan beserta tanda bukti penyerahan. Jika ditolak, PPID menerbitkan Formulir Penolakan yang memuat alasan dan dasar hukumnya.
Keberatan dan sengketa informasi
Jika permohonan ditolak atau tidak ditanggapi, pemohon dapat menempuh upaya berikut secara berjenjang.
Keberatan kepada Atasan PPID
30 hari kerja
Diajukan secara tertulis sejak ditemukannya alasan keberatan, misalnya permohonan ditolak atau tidak ditanggapi.
Pasal 35 UU 14/2008
Tanggapan Atasan PPID
30 hari kerja
Atasan PPID wajib memberi tanggapan tertulis sejak keberatan diterima.
Pasal 36 UU 14/2008
Sengketa ke Komisi Informasi
14 hari kerja
Diajukan setelah menerima tanggapan Atasan PPID atau setelah batas waktu tanggapan terlewati.
Pasal 37 UU 14/2008
Sarana layanan
- Ruang atau kantor PPID dengan desk informasi publik
- Formulir Permohonan Informasi Pertahanan
- Buku Registrasi Permohonan Informasi Pertahanan
- Tanda Bukti Penyerahan Informasi Pertahanan
- Formulir Penolakan Permohonan Informasi Pertahanan
- Layanan daring melalui ppid.kemhan.go.id
Kontak dan alamat
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Pusat 10110
Untuk informasi kontak terbaru, nomor layanan, dan jam pelayanan desk informasi publik, gunakan portal resmi PPID Kementerian Pertahanan.
Buka ppid.kemhan.go.id